Perppu Tentang Ormas Sudah Benar, Begitu Juga Pendapat Anak Presiden Pertama Ini Dan Kemensos

Setiap negara memiliki landasan teori sendiri-sendiri tentang peraturan yang sedang di jalnkan, maka dari itu semua penduduk baik organisasi maupun individu harusnya selalu taat dengan peraturan yang sudah ditegakkan. Seperti masalah yang sedang marak di Indonesia ini.

Indonesia merupakan negara demokratis yang berlandaskan dasar hukum Pancasila. Dasar negara itu sudah di rumuskan dengan berbagai pertimbangan oleh banyak pihak semasa dulu setelah kemerdekaan Indonesia resmi di akui. Sebagai negara yang taat hukum Indonesia wajib melindungi dasar negara yang bersifat permanen.

Seperti pendapat Sukmawati Soekarnoputri yang merupakan putri presiden pertama Indonesia "Kami setuju ya pemerintah membuat adanya Perppu Ormas itu. Itu sudah tepat," kata Sukmawati di diskusi Kebangsaan di Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2017) yang di kutip dari situs liputan6.com.

Sukmawati pun juga sependapat dengan pemerintah yang menerbitkan Perppu ormas itu, memang sudah sewajarnya kebijakan yang di buat ini harus sesuai dengan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa ini. Pancasila poinnya tidak pernah di rubah dari masa ke masa hingga saat ini, karena Pancasila sudah menjadi dasar teori yang menyangkut hukum serta keadilan di negara ini.

Dewasa ini yang sedang marak mengenai ormas HTI di bubarkan menjadi kontroversial di media sosial dan warga Indonesia. Kabar ini menyinggung berbagai pihak terutama kelompok HTI sendiri. Namun kantor kepengurusan HTI sudah lama di tutup pasca di bubarkan oleh pihak berwenang.

Staff ahli Kemensos juga angkat bicara di Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2017). "Indonesia memberikan kebebasan penduduk untuk masyarakat. Indonesia itu adalah keberagaman, Indonesia boleh beragama apa saja, yang tidak boleh itu yang memperjuangkan dan mengganti Pancasila dengan agama tertentu,"

Ia berpendapat bahwa di Indonesia bebas sekali untuk membuat organisasi masyarakat yang aktif, namun harus tetap mematuhi aturan yang telah di buat oleh pemerintah apalagi Pancasila. Tidak akan ada izin dari siapapun dan pihak manapun jika ingin mengganti atau mengatur ulang dasar negara yang menyangkut keamanan dan keadilan di negara ini. Indonesia beragam budaya, beragam agama, beragam ras/suku, beragam pula adatnya. Tapi sekali Indonesia, tetap satu Indonesia. Tidak ada yang namanya Indonesia negara Islam atau Budha atau kristen atau agama lainnya. Indonesia merupakan negara demokratis yang saling gotong royong.